Kalau selama ini kamu merasa BPJS tetap berjalan normal, ternyata ada cerita besar yang sedang berlangsung di belakang layar.
Setiap bulan, BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya pelayanan sekitar Rp16 triliun, tetapi iuran yang diterima hanya sekitar Rp14 triliun. Artinya, ada selisih sekitar Rp2 triliun yang harus ditutup agar layanan kesehatan untuk jutaan masyarakat tetap berjalan.
Karena itulah pemerintah kini menyiapkan suntikan dana sekitar Rp20 triliun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap tambahan dana tersebut bisa masuk pada Agustus untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS yang masih mengalami tekanan.
Yang paling penting bagi peserta BPJS, pemerintah memastikan belum ada perubahan tarif maupun manfaat layanan. Selama status kepesertaan aktif, seluruh layanan yang menjadi manfaat JKN tetap bisa digunakan seperti biasa.
Kenapa BPJS Bisa Defisit?
Jawabannya ternyata sederhana.
Setiap hari, BPJS melayani hampir 2 juta transaksi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dalam sebulan, biaya pelayanan mencapai sekitar Rp16 triliun, sedangkan iuran yang diterima sekitar Rp14 triliun.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, kondisi itu sebenarnya bisa jauh lebih baik jika seluruh peserta aktif membayar iuran tepat waktu.
Saat ini BPJS memiliki sekitar 285 juta peserta, tetapi sekitar 54 juta orang berstatus tidak aktif. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta peserta menunggak iuran.
āKalau 54 juta peserta itu semuanya membayar, bahkan hanya di kelas 3 sekalipun, BPJS sebenarnya bisa impas,ā jelasnya.
Penyakit Jantung Masih Menjadi Beban Terbesar
Di balik angka defisit tadi, ada satu penyakit yang paling banyak menyerap anggaran BPJS, yaitu penyakit jantung.
Karena itu pemerintah sedang mempercepat pembangunan layanan jantung di berbagai daerah melalui kerja sama dengan PERKI, rumah sakit rujukan, dan BPJS Kesehatan.
Targetnya cukup ambisius. Pada 2027 hingga 2028, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diharapkan sudah memiliki layanan kardiovaskular yang memadai sehingga pasien tidak perlu selalu dirujuk ke kota besar.
Teknologi Baru Tetap Bisa Ditanggung
Perkembangan teknologi kesehatan juga terus diperhatikan.
Namun tidak semua alat atau metode pengobatan baru otomatis langsung masuk ke dalam manfaat BPJS. Setiap teknologi harus lebih dulu melewati proses Health Technology Assessment (HTA) untuk memastikan manfaat klinis dan efisiensi biayanya sebelum akhirnya ditanggung program JKN.
Dengan cara itu, BPJS berharap bisa tetap mengikuti perkembangan dunia medis tanpa membuat beban pembiayaan semakin besar.
Yang Menarik Bukan Rp20 Triliunnya
Kalau dipikir-pikir, kabar paling penting dari pengumuman ini sebenarnya bukan soal suntikan dana Rp20 triliun.
Yang lebih menarik adalah gambaran bagaimana sistem BPJS bekerja. Selama ini jutaan orang datang berobat tanpa banyak memikirkan dari mana biaya itu berasal. Padahal setiap bulan ada selisih sekitar Rp2 triliun yang harus ditutup agar layanan tetap berjalan.
Artinya, menjaga kepesertaan tetap aktif dan membayar iuran tepat waktu bukan hanya soal kewajiban pribadi, tetapi juga ikut menjaga keberlangsungan sistem kesehatan yang digunakan lebih dari 285 juta penduduk Indonesia.
