Peta dunia jarang berubah dalam waktu singkat. Tapi salah satu perubahan itu sedang bersiap terjadi, dan lokasinya tidak jauh dari Indonesia.
Bougainville, wilayah otonom yang selama ini berada di bawah Papua Nugini, resmi menargetkan diri untuk merdeka penuh pada 2030. Kalau rencana ini berjalan sesuai jadwal, Indonesia akan punya tetangga baru di kawasan Pasifik.
Bukan Keputusan Dadakan, Tapi Hasil Dua Dekade Negosiasi
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menetapkan tenggat waktu politis ini bukan berdasarkan keputusan sepihak.
Menurutnya, langkah ini berakar kuat pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan resmi pasca-referendum yang sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun.
āPosisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,ā tegas Toroama, dilansir dari CNBC.
Toroama juga menekankan bahwa hasil referendum yang memilih kemerdekaan tetap jadi pilar utama tuntutan rakyat Bougainville untuk diakui sebagai negara berdaulat di mata internasional. Ia merujuk pada rangkaian dokumen kesepakatan bersama, mulai dari Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resminya.
Dua Fase Sebelum Merdeka Penuh
Prosesnya sendiri tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap lewat dua fase besar.
Fase pertama berlangsung sampai 1 September 2027, difokuskan pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi. Ini semacam masa persiapan sebelum Bougainville benar-benar siap mengelola dirinya sendiri secara penuh.
Mulai 1 September 2027, barulah wilayah ini resmi memasuki era pemerintahan mandiri, mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini. Tahap ini disebut sebagai bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum akhirnya Bougainville sah menjadi negara merdeka pada tanggal yang akan ditetapkan di 2030.
Di sinilah letak yang jarang dibahas soal proses kemerdekaan semacam ini. Bougainville tidak langsung melompat dari status otonom ke negara berdaulat, tapi melewati masa transisi terstruktur yang dirancang untuk memastikan institusi negaranya benar-benar siap sebelum status merdeka penuh disematkan.
Kepercayaan yang Sedang Diuji
Toroama juga mengingatkan bahwa proses ini tidak berjalan mulus tanpa gesekan.
Ia menyebut kepercayaan antarpihak kini tengah diuji akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Meski begitu, ia tetap menegaskan komitmennya untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini.
Toroama juga menyerukan seluruh rakyat Bougainville untuk tetap bersatu, sabar, dan teguh menjaga perdamaian yang sudah dibangun bersama selama proses negosiasi panjang ini berlangsung.
Kalau rencana ini benar-benar terealisasi sesuai jadwal, Bougainville akan menjadi salah satu negara termuda di dunia sekaligus menambah daftar negara tetangga baru di kawasan Pasifik yang berbatasan dekat dengan wilayah timur Indonesia. Publik di kawasan Pasifik dan negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia, kini tinggal menunggu apakah target 2030 ini akan berjalan sesuai rencana, atau justru menghadapi tantangan baru seiring mendekatnya tenggat waktu.
