Ada program yang gagal bukan karena niatnya buruk, tapi karena datanya berantakan.
Itu yang sedang terjadi pada Program Makan Bergizi Gratis. Badan Gizi Nasional baru saja mengungkap temuan yang cukup mengejutkan: sekitar 6 juta data ganda bersembunyi di daftar penerima manfaat program andalan pemerintah ini.
Satu Anak, Tercatat di Dua Tempat Sekaligus
Masalahnya ternyata sesederhana ini: satu orang bisa tercatat sebagai penerima MBG di lebih dari satu instansi sekaligus.
Kepala BGN, Sudaryono, memberi contoh paling konkret. Ada siswa yang terdaftar sebagai murid Madrasah Tsanawiyah di bawah Kementerian Agama, tapi di saat yang sama juga tercatat sebagai santri pondok pesantren.
“Atau dia SMP di dalam pondok (pesantren) dihitung di data Kemendikdasmen sebagai siswa. Kemudian dia juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Satu manusia, dua identitas administratif, dua kali jatah bantuan di atas kertas.
Kenapa Ini Bisa Terjadi? Datanya Belum “Saling Ngobrol”
Di sinilah akar masalah sebenarnya terungkap.
Data penerima MBG selama ini dikelola terpisah oleh beberapa kementerian dan lembaga sekaligus: Kemendikdasmen, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Kementerian Agama, sampai Kementerian Kesehatan. Masing-masing punya basis data sendiri, dan sejauh ini belum benar-benar terhubung satu sama lain lewat kunci identitas tunggal seperti NIK.
Sudaryono sendiri mengakui pemerintah kini berusaha menyatukan seluruh data itu. “(agar) Datanya tuh saling ngobrol gitu sehingga kita betul-betul menemukan sebetulnya tuh. Jadi, tidak ada double identitas,” tambahnya.
Kalimat “saling ngobrol” ini terdengar santai, tapi sebenarnya mengonfirmasi sesuatu yang cukup serius: integrasi data lintas kementerian untuk program sebesar ini baru dibenahi belakangan, bukan dirancang matang sejak awal peluncuran.
Kalau Dihitung dengan Uang, Berapa Sebenarnya yang Dipertaruhkan?
Ini bagian yang jarang dibahas media lain, tapi justru paling penting untuk dipahami publik.
MBG bukan program kecil. Total penerima yang ditarget mencapai 82,9 juta orang, dengan besaran bantuan rata-rata Rp15.000 per orang per hari. Kalau dipakai untuk membuat simulasi sederhana atas 6 juta data ganda yang ditemukan BGN, hasilnya cukup mengagetkan.
| Skenario | Perhitungan | Estimasi Potensi Pemborosan |
|---|---|---|
| Per hari | 6 juta × Rp15.000 | Rp90 miliar |
| 1 bulan (20 hari operasional) | Rp90 miliar × 20 | Rp1,8 triliun |
| 3 bulan (60 hari operasional) | Rp90 miliar × 60 | Rp5,4 triliun |
| 1 tahun (200 hari operasional) | Rp90 miliar × 200 | Rp18 triliun |
Perlu digarisbawahi, angka-angka di atas adalah simulasi berdasarkan asumsi publik yang tersedia, bukan angka kerugian resmi yang diumumkan pemerintah. BGN sendiri belum menjelaskan secara spesifik apakah 6 juta data ganda ini sudah sempat benar-benar menerima dua kali alokasi anggaran, atau baru sebatas dobel pencatatan di sistem tanpa dobel penyaluran fisik.
Kalau skenario paling ekstremnya benar, potensi pemborosan setahun bisa menyentuh hampir 7 persen dari total pagu anggaran MBG 2026 yang berkisar Rp268 triliun.
Tiga Pertanyaan yang Masih Menggantung
Masalahnya, ada beberapa hal krusial yang belum dijelaskan gamblang oleh BGN maupun pemerintah.
Pertama, apakah 6 juta data ganda ini sudah sempat benar-benar menerima dana, atau baru sebatas potensi yang keburu terdeteksi sebelum sempat cair.
Kedua, kalau memang sudah cair, sudah berlangsung berapa lama, sebulan, tiga bulan, atau lebih.
Ketiga, apakah ada mekanisme penarikan kembali dana yang sudah terlanjur salah alokasi, atau cukup dengan penyesuaian pagu anggaran ke depan saja.
Selama tiga pertanyaan ini belum dijawab detail, publik cuma bisa menilai ini sebagai potensi kerugian, bukan kerugian yang sudah pasti terjadi.
Ini Bukan Sekadar Angka Statistik
Yang membuat temuan ini layak dikawal ketat, MBG adalah salah satu program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Ketika sebuah program sebesar ini punya celah data seluas 6 juta identitas ganda, ini bukan cuma soal kesalahan administratif kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara, sekaligus berpotensi jadi pintu masuk moral hazard, mulai dari mark up jumlah penerima sampai permainan vendor penyedia makanan, kalau proses pengawasannya tidak diperketat.
Di sisi lain, langkah BGN menyisir dan menemukan data ganda ini sebelum jadi kebocoran yang lebih besar juga patut diapresiasi. Kalau perbaikan integrasi data lintas kementerian ini benar-benar dijalankan konsisten, potensi kebocoran triliunan rupiah ke depan bisa dicegah sebelum sempat terjadi.
Pertanyaannya sekarang, apakah proses penyisiran ini akan terus dikawal transparan sampai tuntas, atau berhenti sebagai berita sesaat yang tenggelam begitu isu lain muncul ke permukaan.
